Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-15 |
|
---|---|
Masa jabatan 2014–2019 |
|
Presiden | Joko Widodo |
Didahului oleh | Jero Wacik Chairul Tanjung (Pelaksana Tugas) |
Direktor PT Pindad | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 16 April 1963 Brebes, Jawa Tengah, Indonesia |
Kebangsaan | Indonesia |
Anak | 6 |
Agama | Islam |
Inilah profil Sudirman Said yang ditunjuk sebagai Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Penunjukkan
dirinya sebagai bos di kementerian yang mengelola kekayaan bumi
nusantara di sektor energi serta sarat dengan kepentingan politik dan
bisnis ini memang mengejutkan banyak pihak. Ia sebelumnya sama sekali
tidak muncul sebagai calon Menteri ESDM di berbagai media melainkan nama
seperti Kuntoro Mangkusubroto, Pramono Anung dan Kurtubi .
Sudirman yang baru 6 bulan menjabat sebagai Dirut PT Pindad ini
disebut-sebut berniat memberantas ketidak beresan di birokrasi terutama
sektor migas. Ia dikenal sebagai aktivis anti korupsi, menjadi penggagas
serta dan mantan ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Ia
juga pernah bekerja dengan Kuntoro Mangkusubroto, menjadi salah satu
pimpinan program rehabilitasi Aceh-Nias.
Beberapa kabar menyebutkan Sudirman adalah salah satu anggota dewan
pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun ia membantah dirinya
terkait dengan PKS walaupun mengaku pernah diminta membantu sebagai
anggota “think tank” dulu. Berikut adalah profil dan biodata lengkap
beliau yang diperoleh dari berbagai sumber.
Pendidikan
Latar belakang pengetahuan pria kelahiran Brebes 16 April 1963 soal
keuangan juga cukup kuat dan memegang Akuntan beregister dari Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara (STAN) bahkan dipercaya menjadi Dewan Pengurus
Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ia memang menyelesaikan
studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Ia kini
juga aktif dalam ikatan alumni sekolah tinggi ini. Ia dipilih sebagai
Ketua Umum Ikanas Keuangan-STAN untuk periode 2013-2016. Gelar Master
Bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari George Washington
University, Washington, DC, Amerika Serikat (1994)
Aktivis Anti Korupsi
Kiprah Sudirman di bidang pemberantasan korupsi ia wujudkan dengan
mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa
aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK),
Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri
Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya.
Sudirman bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di
Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah. Beberapa
kasus yang pernah didorong untuk diselesaikan oleh Sudirman MTI antara
lain:
Mendirikan Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)
Salah satu usaha yang dilakukan Sudirman untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Bersama beberapa pegiat anti rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000 IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha.
Salah satu usaha yang dilakukan Sudirman untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Bersama beberapa pegiat anti rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000 IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha.
IICG merupakan salah satu peran masyarakat sipil untuk mendorong
terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan
bermartabat. Organisasi independen ini juga mendorong dan membantu
perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate
Governance). Sudirman mendirikan IICG bersama Erry Riyana, Kuntoro
Mangkusubroto, Mar’ie Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya.
Transparansi Anggota Kabinet
Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.
Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.
Korupsi Penyelewengan Dana Pemilu oleh Anggota KPU
Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.
Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.
Penyelesaian Kasus Bibit Chandra (Cicak versus Buaya)
Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi
Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi
Perjalanan Karir
Sebelum diangkat men-jadi Direktur Utama di PT. Pindad (Persero),
Sudirman Said sudah berpengalaman di beragam institusi dan juga
perusahaan. DI Era tahun 2003-2005 Sudirman Said menjabat selaku
Direktur Keuangan & Admin, PT. Petrokimia Nusantara Interindo.
Beliau jua pernah menjabat di sejumlah posisi di PT. Pertamina
(Persero), salah satunya Staf Pakar Direktur Utama (2007-2008).
Sudirman Said bukanlah nama baru di sektor ESDM. Sejumlah jabatan
eksekutif baik BUMN maupun perusahaan swasta bidang ESDM pernah diemban
laki-laki kelahiran Brebes, 16 Bulan april 1963. Sudirman tercatat
pernah berkarir di BUMN MIGAS, PT Pertamina (Persero).
Pada Awalnya, Sudirman Said dipercaya men-jadi Staf Pakar Dirut
Pertamina kepada era Ari Soemarno. Selanjutnya, Sudirman Saiddipercaya
selaku Sekretaris Perusahaan, se-belum menduduki posisi strategis selaku
Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC).
Sudirman Said juga pernah menjabat Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan
juga Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika
Energy Tbk. Ke-2 perusahaan terbuka tersebut bergerak di bidang energi
dan juga pertambangan. Namun, Sudirman Said belum kebanyakan berkiprah
di birokrasi pemerintahan.
Sudirman Said diketahui pernah menjabat Deputi Kepala Badan Pelaksana
Rekonstruksi dan juga Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias Bidang Pengembangan
Kelembagaan dan juga Sumber Daya Manusia.
Direktur Utama PT Pindad
Setelah malang melintang di gerakan anti korupsi dan bisnis, Sudirman
Said dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) sebuah
perusahaan negara bidang persenjataan. Sudirman menggantikan posisi Tri
Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT
Pindad. Sudirman mulai menjabat menjadi direktur utama perusahaan negara
ini pada 4 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK –
118/MBU/2014.
Di awal masa jabatannya, Sudirman langsung melakukan beragam inovasi
untuk perusahaan yang memiliki sekitar 3000-an karyawan ini. Inovasi
yang ia lakukan yakni menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata
internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih
teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan
asing.
Kerjasama dengan pebisnis senjata internasional ia lakukan dengan
meneken memorandum kesepahaman dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM)
di Pretoria, Afrika Selatan pada pertengahan September 2014. Ia juga
sedang menyiapkan pabrik turret (persenjataan di atas tank) di Bandung
bekerjasama dengan Belgia.
Selain membuka kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi dan
budaya perusahaan, Sudirman juga berusaha memberantas calo persenjataan
yang merugikan negara. Hal itu ia wujudkan dengan membuat PIndad mampu
menyediakan data pembanding Menurutnya para calo senjata mendapat
keuntungan karena informasi yang asimetris. Sudirman mendorong agar
Pindad juga dapat memiliki informasi spesifik mengenai sebuah senjata
agar calo tidak bisa menaruh harga sembarangan untuk sebuah senjata.
Menteri ESDM dan Kontroversi Penunjukan
Karier cemerlang Sudirman Said di bidang energi dan migas serta
gerakan anti korupsi membawanya dipilih menjadi Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019. Ia
menggantikan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM.
Chairul menggantikan Jero Wacik yang mengundurkan diri sebagai Menteri
ESDM karena tersangkut kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Sudirman mengatakan akan mengembalikan kepercayaan publik pada
kementerian ESDM dengan mengelola kementerian secara profesional dan
transparan. Ia dipilih langsung oleh Jokowi yang mengatakan Menteri ESDM
harus ada pemimpin dengan leadership yang kuat dan memiliki manajemen
pengawasan. Sudirman dinilai memiliki rekam jejak yang memenuhi
persyaratan tersebut.
Walaupun demikian, ada beberapa pihak menilai penunjukan Sudirman
Said sebagai Menteri ESDM dan Rini Soemarno Menteri BUMN semakin
memperjelas sindikasi-skema mafia baru menguasai sektor energi. Hal itu
dikatakan analis geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future
Institute (GFI), Hendrajit dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (25/10/2014).
Menurutnya, Sudirman Said, muncul di politik publik awal 2003, ketika
menjual nama Nurcholis Madjid untuk maju capres waktu itu dengan
PMKI-nya. Menurutnya, Sudirman Said, dikenal dekat dengan jaringan
Medco, sangat kental dengan Arifin Panigoro.
“Sudirman juga dekat dengan Eri Riyana Hardja Pamengkas, saat ini
Said Menjabat Dirut PINDAD, Said dikenal dekat dengan jaringan
Washington. Sudirman Said dijadikan Menteri ESDM memperburuk wajah
Pemerintahan Jokowi,” kata Hendrajit.
Dikatakan Sudirman Said, direkomendasikan oleh Ari Soemarno, yang tak
lain ialah kakak kandung Rini Soemarno. Hal itu semakin terlihat
kuatnya intervensi keluarga Soemarno, bahkan Megawati pun suaranya
kalah. “Sudah pas, Rini Soemarno Menteri BUMN di hilir migas, Ari
Soemarno kandidat kuat Komisaris Utama Pertamina, dan penjaga kebijakan
dipegang Sudirman Said, untuk mengamankan bisnis migas Medco-nya Arifin
Panigoro,” jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar