Menteri Kabinet Kerja M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan)

Anggota DPR 2009-2014 dari Jawa Tengah
Petahana
Mulai menjabat 2009
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Informasi pribadi
Lahir	06 Juni 1972 (umur 42) Semarang, Indonesia
Partai politik	Partai Kebangkitan Bangsa
Agama	Islam

Muhammad Hanif Dhakiri (lahir di Brebes, 1 Maret 1961; umur 53 tahun) adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang . Ia bertugas Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan. Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang politisi muda Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998. Hanif juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011. Hanif pernah menjalankan studi pendidikan S-2 di Universitas Indonesia dan telah menulis beberapa buku dan artikel, diantaranya: Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008).

Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang aktivis - politisi muda sekaligus sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998. Pada April 2005, Hanif yang pernah menjabat sebagai konsultan partai sekaligus trainer dan fasilitator dalam berbagai kegiatan politik PKB ini resmi menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk periode 2005-2010 disamping menjabat sebagai anggota Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tingkat pusat DPP PKB.

Dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kemasyarakatan, pada tahun 2006, Hanif yang juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini pun dipercaya untuk memegang jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011, sebuah organisasi sayap pemuda PKB.

Karir politik Hanif berawal ketika ia bergabung sebagai aktivis gerakan mahasiswa, di mana ia kemudian menjadi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengalaman yang ia dapatkan pada akhirnya mengantarkannya menjadi konsultan independen untuk masalah social dan politik. Diantara berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi yang telah menjadi rekan kerja Hanif adalah Friedrich Naumann Stiftung (FNS), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Hanif yang pernah menjalankan studi pendidikan S-2nya di Universitas Indonesia ini juga telah menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya: Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008).

Menteri Kabinet Kerja Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Bagi kebanyakan rakyat Indonesia istilah birokrasi membawa arti proses yang berbelit-belit dani, sehingga sedapat mungkin ingin dihindari. Beda dengan pemahaman seorang Siti Nurbaya. Semasa masih duduk di bangku SD Muhammadiyah, ia berkenalan dengan birokrasi dan ilmu administrasi melalui tulisan-tulisan Said bin Tsabit, penulis kodifikasi Al Quran pada era pemerintahan Ustman bin Affan [644-656 Masehi]. “Saya benar-benar terkagum-kagum pada beliau,” katanya kepada suratkabar Jawa Pos.

Sosok sejarah Islam yang dijuluki ‘Pena Allah’ atau ‘Sekretaris Nabi’ itu membuat si gadis kecil Siti Nurbaya bermimpi untuk mengikuti jejaknya. “Mulai saat itu saya aktif di organisasi menjadi sekretaris…teruuuus…hingga akhirnya kini saya menjadi sekjen,” kenangnya sambil tertawa. Candanya ternyata atas dasar hidup nyata.

Ia memulai jenjang karirnya sebagai pegawai negeri sipil ketika menjalankan tugas sebagai penata muda di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 1979. Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1956 dari keluarga asli Betawi, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar Msc. adalah seorang pegawai negeri yang mengusung peran birokrat sebagai tugas mulia. Ulet dan energik, ia meraih gelar doktor dari fakultas perencanaan sumberdaya alam Institut Pertanian Bogor dan menaiki jenjang di Pemda Provinsi Lampung hingga dipercayakan menjabat Ketua Bappeda Provinsi Lampung, sebelum kemudian masuk eselon I ketika diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri [2001-2004] dan meraih beberapa penghargaan antara lain sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan [PNS] 2004.

Pada tahun 2006, Siti Nurbaya ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI, suatu badan baru yang dibentuk untuk menjembatani kepentingan-kepentingan legislatif pemerintah-pemerintah provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Ketua DPD Ginanjar Sasmita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan sangat kenal dan tahu kinerja, kemampuan serta pribadi Siti Nurbaya karena ketika masih menjabat Pangdam Sriwijaya ia menghadiri presentasi konsep tata ruang Hankam Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Siti Nurabaya, selaku Ketua Bappeda Provinsi Lampung waktu itu.

“Saya banyak terinspirasi oleh ibu saya,” kata Siti Nurbaya. Sejak kecil ibunya menanamkan pada dirinya karakter dan prinsip ketegasan bersikap. “Bagi perempuan, air mata itu tidak akan menyelesaikan persoalan,” katanya menirukan pesan almarhumah ibunda.

Kakeknya, Haji Harun, juga menitipkan falsafah yang hingga kini jadi pegangan: “Cari elu dapet, makan elu kenyang”. Siti Nurbaya menjelaskan, bahwa ucapan yang kedengaran sederhana ini mengandung arti yang amat mendalam, yaitu nasehat agar manusia berhati-hati dalam berkata dan berbuat karena akibatnya hanya akan menimpa diri sendiri. Hikmah kata-kata bijak dari berbagai ragam budaya menjadi modalnya untuk berwawasan inklusif dalam memimpin dan bermusyawarah.

Dari sekian prestasi yang dicapainya sebagai PNS di lingkungan pemerintah, tidak ada yang lebih menarik perhatian dari keterlibatannya sebagai seorang non-PNS di sebuah lembaga non-pemerintah yang hendak memperjuangkan reformasi birokrasi. Selain duduk di Sekretariat Jenderal DPD-RI, Siti Nurbaya juga duduk di steering committee Institut Reformasi Birokrasi IndoPos-JawaPos [IRB-IPJP].

Gagasan pendirian IRB-IPJP pertamakali dilontarkan oleh Dahlan Iskan, pemilik IndoPos-JawaPos Group, dalam ulasan kritis berjudul ’’Agar Birokrasi Tidak Seperti Ferrari di Atas, Bemo di Bawah’’. Siti Nurbaya mendapat kehormatan menjadi ketua Steering Committee IRB yang terdiri dari lima anggota, yakni mereka yang dinilai sebagai para tokoh yang ahli dan punya pengalaman konkrit di bidangnya masing-masing, termasuk pengalaman langsung sebagai bikokrat yang mencapai karir tertinggi. Artinya, mereka adalah bagian dari jajaran birokrat yang punya ide-ide besar, reformis dan mengembangkan gagasan konkret, terobosan dan perubahan pada jajaran birokrasi.

Selama satu tahun, mulai pertengahan 2007 hingga 2008, IRB-IPJP mengamati dan meneliti performa kinerja para pejabat eselon satu di seluruh departemen/kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen (LPND). Dari seluruh pejabat eselon satu yang berjumlah 500 lebih, IRB mengambil 118 pejabat yang dinilai berada pada pos strategis sebagai objek penelitian. Tapi, di antara jumlah itu, yang bersedia diteliti 91 orang. Mereka kemudian disaring hingga menjadi 31 unggulan yang performanya secara rutin dinilai oleh empat anggota steering committee [SC] IRB: Siti Nurbaya selaku ketua SC, Hardiyanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Jakfar Hafsah (mantan Dirjen Tanaman Pangan), dan Son Diamar (staf ahli menteri PPN/Bappenas).

Hasil dari seleksi ini diumumkan pada bulan September 2008. Dalam upacara penyerahan anugerah yang dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla di Jakarta, delapan dirjen meraih Anugerah Birokrasi 2008 sebagai teladan-teladan birokrat di delapan kategori berbeda: statesmanship, visionary, integrity, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.

Dalam laporan singkat mengenai temuan-temuan selama seleksi, Siti Nurbaya menutup dengan kata-kata: “…melakukan reformasi dari dalam diri sendiri pada jajaran birokrasi adalah sangat penting. Sekaligus dapat menjawab perubahan mind-set sebagaimana sering mengemuka. Hal lain ialah pentingnya kebangkitan birokrasi Indonesia dari setitik harapan setelah selama ini menjadi objek eksplorasi. Perlu terus-menerus juga kita lakukan penguatan identitas birokrasi dengan ciri integritas (jujur pada diri sendiri) dan ciri berkompeten (jujur melayani rakyat, jujur kepada orang lain).”

Dalam perjalanannya yang panjang sebagai seorang penekun ketatanegaraan dan birokrasi, Siti Nurbaya tidak berhenti menatar diri dan memperluas wawasan dengan membaca di waktu pribadi maupun mengikuti pelatihan dalam tugas. Keterbukaannya untuk terus menimba pengetahuan dari yang sudah tahu dan berbagi pengetahuan dengan yang belum tahu berakar pada falsafah ‘jangan mentang-mentang’ yang ia petik dari budaya Jawa.

Pada kesehariannya, ia lugas dan tidak mentoleransi diskriminasi. Baginya, perempuan harus menentukan pijakannya sendiri. Ia mengimbau agar perempuan hendaknya tidak lagi berkilah dengan alasan kuatnya tradisi patriarki yang identik dengan diskriminasi dan anti-emansipasi terhadap perempuan. “Perempuan harus bergerak sebagai pengambil kebijakan,” ujarnya, “jangan menjadi tukang ngurusi konsumsi terus.

Siti Nurbaya Bakar didaulat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Siti Nurbaya Bakar adalah seorang birokrat tulen. Ia sudah malang melintang 30 tahun lebih di jajaran pemerintahan, di daerah maupun di pusat. Karirinya dimulai di Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung pada 1981. Pada 1998, ia pindah ke Jakarta dan masuk Departemen Dalam Negeri. Di kementerian tersebut, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal (2001-2005). Pada 2006, ia direkrut menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Pada 2013, ia memutuskan 'pensiun' dan terjun ke dunia politik. Ia menjadi Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menangani bidang otonomi daerah. Selain itu, ia aktif sebagai dosen di IPB dan pembina lembaga swadaya masyarakat.

Nama Siti Nurbaya belakangan menjadi tenar karena ia disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

Siti merupakan salah satu perempuan berprestasi ia pernah menjadi PNS teladan pada tahun 2004. Ia juga dinobatkan sebagai 99 perempuan paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007.

Ia juga pernah menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden pada tahun 2011 serta Satya Lencana Karya Satya XXX tahun 2010.

Alumni dari Institut Pertanian Bogor ini pernah mengenyam studi di Belanda dengan mengambil konsentrasi International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Belanda.

Nama Siti juga sempat disebut-sebut menerima uang Rp 100 juta dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Kabinet Kerja Drs. Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang)

Drs. Ferry Mursyidan Baldan (lahir di Jakarta, 16 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.^[1] Sebelumnya ia adalah anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2004-2009 sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Pendidikan

• SD Slipi Jakarta Lulus tahun 1973
• SMP Al-Azhar Jakarta, 1976
• SMA Negeri XI Jakarta, 1980
• FISIP UNPAD Bandung, 1988

Awal hidup

Ferry terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putera pasangan Baldan Nyak Oepin Arif dan Syarifah Fatimah (alm) berasal dari Aceh dan lama bermukim di Bandung, Jawa Barat. Ia memiliki tiga saudara, masing-masing Syafril Ardan Baldan, Zulkautsar Baldan, Mahdan Ridjal Baldan.

Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, Ferry melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 1988. Di masa itu, ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Antara lain lewat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia pernah menjabat Ketua Umum Badko, Jawa Barat (1988-1990) kemudian menduduki jabatan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992]].

Saat kecil Ferry punya dua cita-cita: menjadi seorang pilot pesawat terbang atau menjadi diplomat. Kedua cita-cita itu akan memungkinkannya melanglang buana ke berbagai negara. Upaya maksimal telah dilakukan Ferry untuk meraih mimpi sebagai pilot. Namun, keinginan itu kandas karena ia berkacamata. Perjalanan hidup membawa Ferry menjadi seorang politikus dan anggota parlemen.

Karier politik

Tahun 1992, Ferry resmi menjadi anggota Golongan Karya (Golkar) yang kini dikenal sebagai Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya . Kemudian ia terpilih menjadi anggota MPR RI periode 1992-1997 mewakili organisasi pemuda/mahasiswa. Ia pernah menjadi Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada periode 1998-2003 dan terpilih sebagai Ketua DPP Kosgoro (1994-1999)]]

Pemilu 1997 menjadi pengalaman pertama Ferry menjadi anggota calon legislatif dan mengantarnya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Bandung. Ia ditempatkan dalam Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Hukum, Kepolisian, dan Aparatur Negara. Seharusnya masa keanggotaan DPR RI hingga 2002. Tetapi tumbangnya rezim Orde Baru memaksa dipercepatnya pelaksanaan Pemilu. Otomatis masa kerja DPR RI hasil pemilu 1997 hanya sampai 1999

Pada pemilu 1999, Ferry kembali menjadi anggota DPR RI periode 1999 -2004 dan terpilih Wakil Ketua Komisi II. Dalam periode ini, Ferry terlibat penyusunan UU yang dinilai banyak pengamat sebagai landasan menuju Indonesia yang demokratis, yakni UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah, UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pansus tiga UU Bidang Politik, khususnya UU Parpol dengan Ferry sebagai Ketua Pansus.

Organisasi

• BADKO HMI Jawa Barat – Ketua Umum (1998–1990)
• PB HMI– Ketua Umum (1990–1992)
• Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip UNPAD – Anggota (1984-1985)
• Senat Mahasiswa Fisip UNPAD–Ketua Umum (1985-1986)
• DPP AMPI–Sekretaris Jendral (1998 – 2003)
• DPP Partai Golkar – Ketua Departemen Pemuda (1992-2004)
• Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan) Nasional Demokrat (disingkat NasDem atau Nasdem) (2010)

Lain-lain

• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  1. 1997-2004 (Anggota)
  2. 1999-2004 (Wakil Ketua Komisi II)
  3. 2004-2005 (Ketua Komisi II)
  4. 2005-2009 (Anggota Komisi II)
• Anggota MPR – RI (Utusan Golongan) 1992-1997
• Peneliti Lapangan Wilayah Jawa Barat–LP3ES 1989
• Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh (tahun 2001)
• Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua(tahun 2001)
• Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden (tahun 2003)
• Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Tahun 2006)
• Ketua Ikatan Alumni Unpad periode 2008-2012

Menteri Kabinet Kerja Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM(K) (Menteri Kesehatan)

Menteri Kesehatan Indonesia ke-20
Petahana
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Nafsiah Mboi
Informasi pribadi
Lahir	11 April 1949 (umur 65) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Pekerjaan	Dokter

Nila F Moeloek resmi dipilih sebagai menteri kesehatan Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi JK untuk periode 2014-2019. Lima tahun lalu Nila nyaris menjadi menteri yang sama di kabinet Indonesia Bersatu II. Kini, utusan khusus presiden RI untuk MDGs ini memangku jabatan besar dalam pemerintahan baru.

Soal pengalaman sosok Nila Moeloek sudah tidak diragukan lagi. Perempuan berusia 61 tahun tersebut disebut presiden Jokowi sebagai sosok kaya pengalaman. Nila adalah istri dr. Farid Anfasa Moelok, Menteri Kesehatan di era presiden B.J. Habibie pada 1997 hingga 1999.

Ia juga aktif mengajar di program doktor pasca sarjana Fakultas Kedokteran UI. Dalam lima tahun terakhir, ia juga berkiprah besar untuk MDGs (Millenium Development Goals).

MDGs disebutkan oleh Tribunnews mengemban berbagai tugas global yang demikian vital. Berbagai masalah seperti kemiskinan absolut, belum terjangkaunya pendidikan, kesenjangan gender, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lain, hingga kerusakan lingkungan hanya beberapa dari sekian yang terus dicari solusinya.

Nila Moelek sendiri mengungkapkan kepada Kompas bahwa dirinya akan berfokus membela tenaga kesehatan. Selain itu ia juga menyatakan kesehatan berperanan sangant penting bagi negara, “Bagaimana kita mengurangi kemiskinan sangat terkait dengan kesehatan. Maka MDGs itu hulunya kesehatan.”

Berikut ini profil Nila F Moeloek, menteri kesehatan di kabinet Jokowi JK.

Nama: Nila Djuwita Anfasa Moeloek

Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 11 April 1949

Pendidikan Terakhir : Doktor bidang Kedokteran Universitas Indonesia

Jabatan Terakhir : Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Menteri Kabinet Kerja Dra. Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial)

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ke-5
Masa jabatan 26 Oktober 1999 – 9 Agustus 2001
Presiden	Abdurahman Wahid
Didahului oleh	Tuty Alawiyah
Digantikan oleh	Sri Redjeki Sumarjoto
Informasi pribadi
Lahir	19 Mei 1965 Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Ir. H. Indar Parawansa
Anak	Fatimahsang Mannagalli Parawansa Jalaluddin Mannagalli Parawansa Yusuf Mannagalli Parawansa Ali Mannagalli Parawansa
Alma mater	Universitas Airlangga
Sosial media
Situs web	http://www.facebook.com/profile.php?id=1741487971&ref=tn_tnmn#!/profile.php?id=1741487971

Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965; umur 49 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pendidikan

• SD Taquma (1972-1978)
• SMP Khodijah – Surabaya (1978-1981)
• SMA Khodijah – Surabaya (1981-1984)
• Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991)
• Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
• Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997)

Karier

• Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
• Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
• Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
• Wakil Ketua DPR RI (1999)
• Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)
• Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
• Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
• Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
• Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
• Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014 - kini)

Forum Internasional

• Studi banding pada penyiapan ratifikasi “Convention Against Illicit Trafic Psychotropic and Narcotic Drug” di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan Internati onal Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.
• Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994
• Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women” di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.
• Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country”: Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.
• Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.
• Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.
• Menjadi narasumber pada Conference G ender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.
• Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.
• Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.
• Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.
• Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Preventi on and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.
• Menjadi narasumber pada Internati onal Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.
• Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan- Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporari di Shah Alam, Selanggor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006.

Pidato Monumental Anti Orba

Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.

Khofifah berbicara kritis. Dia mengkritik Pemilu 1997 yang penuh kecurangan. Perempuan cerdas itu melontarkan ide-ide demokratisasi. Dia juga berbicara lantang seperti para mahasiswa yang marak demonstrasi di jalan. Mungkin Khofifah masih terbawa oleh suasana sebagai mahasiswa. Maklum, saat itu umurnya masih muda, 33 tahun. Pidato Khofifah memang sangat monumental. Para anggota MPR yang didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan terperanjat dengan pidato yang menohok jantung Orde Baru itu.

Yang paling terkejut adalah Fraksi ABRI. Maklum, yang dibacakan Khofifah sangat berbeda dengan naskah yang diterima oleh Cilangkap (Mabes ABRI) dari FPP. Di era Orba semua pidato di depan institusi resmi atau di depan publik terlebih dahulu diserahkan ke Cilangkap . Mengapa naskah pidato yang dibacakan Khofifah berbeda dengan yang diserahkan ke Cilangkap? Ternyata ada ceritanya. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara FPP, perempuan kelahiran Surabaya itu menerima naskah pidato resmi. Salinan pidato itu juga diserahkan ke Cilangkap.

Khofifah mempunyai kebiasaan selalu membaca berulang-ulang sebelum tampil di muka umum. Bahkan, di rumahnya pun dia membuat simulasi. Isi pidatonya memang memuji-muji pemerintah Soeharto. "Bahkan, pembantu saya berkomentar, kok hanya memuji," cerita Khofifah.

Sebelum dibacakan di depan MPR, naskah itu juga dibaca secara resmi dalam forum internal anggota FPP. Di depan koleganya itu, suara Khofifah tak keluar. Sejumlah anggota FPP langsung mengusulkan agar Khofifah diganti. Namun, beberapa tokoh senior FPP saat itu, seperti Yusuf Syakir dan Hamzah Haz, tetap mempertahankan Khofifah. Lantas, Khofifah diajak bertemu dengan Ismael Hasan Metareum (ketua umum PPP) waktu itu.

Khofifah ditanya apa yang menyebabkan suaranya tak keluar. "Isi naskah tak sesuai dengan hati nurani saya," jawab Khofifah. Dia tidak sreg dengan pidato yang memuji Orba itu. Lantas, para pemimpin PPP memutuskan merombak naskah pidato tersebut biar suara Khofifah keluar. Urusan merombaknya pun diserahkan kepada yang membaca.

"Saya langsung merombaknya. Saya tulis sesuai dengan hati nurani. Sekitar 90 persen isi naskah yang saya ganti," cerita Khofifah. Saat naik ke podium SU MPR, Khofifah begitu percaya diri. Dia berbicara dengan lantang. Mengkritisi gaya pemerintah yang mengekang demokratisasi. Mengungkit pemilu yang berada dalam kekangan pemerintah.

Para penonton TV di rumah yang saat itu sudah dijangkiti sikap apatis terhadap Orba pun bertepuk tangan. TV diperbolehkan siaran langsung karena salinan pidato Khofifah sudah diserahkan ke Cilangkap. Tapi, kenyataannya, pidato yang dibacakan perempuan lulusan Unair itu berbeda dengan yang berada di tangan para jenderal.

Turun dari panggung pidato, Khofifah disambut senyum kecut oleh para petinggi F-KP dan F-ABRI yang duduk di depan. Bahkan, sejumlah jenderal langsung menegurnya karena mengungkit-ungkit pemilu yang telah berlalu.

Khofifah pulang ke Hotel Sahid, tempat markas FPP. Namun, suami tercintanya, Indar Parawansa, meminta Khofifah beristirahat di rumah. Dia khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Pidato Khofifah itu menjadi catatan sejarah. Itu pidato formal di forum formal yang secara terbuka mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa. Pidato yang mengangkat Khofifah menjadi politikus yang disegani di tanah air.

Bergabung dengan PKB

Perubahan peta politik pasca lengsernya orde baru membuat Khofifah keluar dari PPP. Merasa kiprahnya di dunia politik dihantarkan oleh NU, Khofifah hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada awal era reformasi.

Selanjutnya, Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sinar kariernya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Bagi Khofifah partai adalah kendaraan. Sementara NU adalah rumah bagi dirinya. Karena itu, meski aktif di partai, Khofifah tetap mendedikasikan hidupnya untuk NU, organisasi yang selama ini berperan besar membesarkan namanya.

Meski kini ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap getol bicara isu perempuan. Kegiatan yang digelutinya pun tetap seabrek. Kegiatan kunjungan ke daerah-daerah sangat padat. Kondisi itu membuatnya kerap tinggal jauh dari suami serta empat orang anaknya.

Untunglah suami, Indar Parawansa memberikan ruang bagi Khofifah untuk berekspresi. Bila sedang tidak bertugas, sang suami yang berprofesi sebagai PNS biasanya ikut mendampingi Khofifah bila ia berkunjung ke luar kota.

Saking sibuknya, ia pernah diprotes oleh anak pertamanya yang waktu itu masih TK. Saat itu, kegiatan PKB yang baru berdiri sangat banyak, sampai-sampai ia tak bisa pulang hingga 20 hari lamanya. Protes yang dilayangkan anaknya pun tergolong unik, yaitu dengan menulis di tembok dengan tulisan besar-besar.

”Ibu, bubarkan saja partainya. Ibu nggak pernah pulang!” ungkap Khofifah soal protes anaknya itu.

Khofifah paham perasaan anaknya. Dengan lembut, ia mencoba memberikan pengertian pada si sulung. Akhirnya anaknya mengerti. Untuk memberi pengertian pada anak-anaknya, Khofifah punya cara tersendiri. Kadang ia mengajak anaknya melihat aktivitasnya di luar rumah, hingga mereka pun akhirnya paham betul dengan kesibukan ibunya di luar rumah.

Hingga kini, Khofifah masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut. Meski tiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, Khofifah tetap pandai mengatur waktu. Sehingga organisasi yang dipimpinya mengalami banyak kemajuan.

Kongres Muslimat NU tahun 2006 di Batam menjadi ujian berat baginya. Ia harus bersaing ketat dengan Lily Wahid, adik kandung Gus Dur untuk menduduki jabatan Ketua Umum Muslimat. Namun karena prestasinya, ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk yang kedua kalinya. Saat itu, ia memperoleh lebih dari 70 persen suara Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC).

Sejak masih kuliah, ia mengaku telah tertarik dengan isu-isu perempuan. Karena itu, kesempatan menjadi Ketua Umum Muslimat dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Soal kiprahnya di politik, ia memilih berjuang dengan masuk ke dalam sistem, karena banyak sekali kebijakan umum yang diputuskan di DPR. Tidak hanya sekadar legislasi tetapi juga berkaitan dengan budget.

Khofifah memberikan peratian lebih terhadap kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100 ribu per kelahiran hidup. Jumlah tersebut bisa berkurang, jika ada peningkatan anggaran untuk kesehatan.

“Kalau misalnya ada teman di DPR/DPRD yang memahami persoalan ini dan ingin ada kebijakan secara spesifik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dia punya peluang dan ruang relatif luas daripada mereka yang ada di luar,” ujarnya.

Menteri Kabinet Kerja Prof. Dr. Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ke-9
Petahana
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Linda Amalia Sari
Informasi pribadi
Lahir	1 Oktober 1958 (umur 56) Manokwari, Nugini Belanda
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Leo Danuwira
Anak	3

Yohana Susana Yembise (lahir di Manokwari, Nugini Belanda, 1 Oktober 1958; umur 56 tahun adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Ia menjadi sangat dikenal karena menjadi menteri dan guru besar perempuan pertama dari Papua. Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah seorang profesor di Universitas Cenderawasih.^[1]

Pendidikan

Yohana memulai pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Padang Bulan Jayapura, tahun 1971. Lalu, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Nabire dan selesai tahun 1974. Pendidikan selanjutnya ia selesaikan di bangku SMA Negeri Persiapan Nabire.^[2]

Ia melanjutkan pendidikan tingginya di tahun 1985, dengan masuk ke Sarjana Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cenderawasih. Setelah itu dia melanjutkan di linguistik terapan dari Regional Language Center (RELC), SEAMEO Singapura, pada tahun 1992, dan kemudian menyelesaikan program gelar Master di Departemen Pendidikan Simon Fraser University di Kanada pada tahun 1994. Pada tahun 2001, Yo melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Newcastle, memperoleh gelar Ph.D pada 2006. ^[1]

Karier

Ia memulai karier di bidang pendidikan dengan menjadi asisten dosen di bidang Bahasa dan Seni di Universitas Cenderawasih sejak tahun 1983 hingga 1986. Lalu menjadi dosen tetap sejak 1987 hingga sekarang. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen pada tahun 1991. Tahun 1992 ia menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Ia juga dipercaya sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia. Serta menjadi anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011. Ia aktif dalam kegiatan kesenian yang disponsori badan kesenian Daerah Kabupaten Paniai di Nabire sejak 1974-1978. Pernah menjadi wakil ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984. ^[3] Ia pernah mencalonkan menjadi Bupati Biak Numfor pada tahun tahun 2013^[4]

Kehidupan pribadi

Yohana menikah dengan Leo Danuwira^[2] dan memiliki tiga orang anak, Marcia (27 tahun). Dina Maria, dan Bernie.^[4]

Menteri Kabinet Kerja H. Imam Nahrawi, S.Ag (Menteri Pemuda dan Olahraga)

Imam Nahrawi adalah sekretaris jendral DPP PKB. Pria yang juga anggota DPR ini memiliki segudang aktivitas. Dia adalah direktur intervensi Surabaya dan CV. Alhidayah Surabaya. selain itu tak sedikit organisasi yang ditekuninya, antara lain dia pernah menjabat sebagai ketua PMII Jatim 1997 dan Ketua umum DKN Garda Bangsa pada 2002.

Pria kelahiran Bangkalan ini memiliki gagasan untuk mengembalikan peran politik sipil secara partisipatif demi terwujudnya aspirasi rakyat yang reformatif. serta mengembalikan citra lembaga dan pribadi legislatif sebagai wakil rakyat yang hakiki.

Dari tiga nama yang diajukan, dia termasuk sebagai calon bakal diusung untuk mendampingi Soekarwo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Dipilihnya nama Imam bukanlah tanpa alasan. Dia berpengalaman baik di organisasi banom NU maupun dunia politik.

Imam mempunyai strategi khusus dalam memenangkan pemilu 2014. Dia pernah menggelar acara bertajuk Lebih Dekat Dengan Wakil Rakyat. Menurutnya, acara-acara yang melibatkan masyarakat secara tidak langsung akan menjalin silaturahim yang baik, sehingga membuat rakyat menjadi lebih dekat dengan para wakilnya di parlemen. Pada tahap selanjutnya, acara semacam ini akan memudahkan cita-cita PKB memenangkan Pemilu 2014.
Dia juga pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan konstituen karena dengan kita menjalin silaturahim dan dekat dengan rakyat. PKB akan dapat dilihat sebagai partainya rakyat yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Imam juga menegaskan kader PKB mulai saat ini tidak boleh ragu-ragu atau minder memproklamirkan sebagai warga NU dan PKB. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan program stiker NU-PKB yang dijadikan kewajiban mutlak bagi kader PKB untuk menyebarkan stiker yang bertuliskan Aku Bangga Jadi Warga NU dan Aku Bangga Jadi Warga PKB minimal tertempel di 10 rumah tetangga terdekat.

Riset dan analisis oleh Vizcardine Audinovic

PENDIDIKAN

• Man Bangkalan 1991
• IAIN Sunan Ampel Surabaya 1998

KARIR

• Sekjen DPP PKB
• Anggota DPR
• Direktur intervensi Surabaya
• Direktur CV. Alhidayah Surabaya

Menteri Kabinet Kerja H. Marwan Jafar, SE, SH, BBA (Menteri PDT dan Transmigrasi)

H. Marwan Jafar, SE, SH, BBA (lahir di Pati, Jawa Tengah, 12 Maret 1971; umur 43 tahun) adalah anggota DPR RI dari PKB mewakili Jawa Tengah. Marwan Jafar ditugaskan di Komisi V DPR RI yang menangani Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Badan SAR Nasional. Marwan Ja'far merupakan Ketua Fraksi PKB DPR 2009-2014. Sebelumnya dia menjabat sebagai sekretaris fraksi partai PKB. Dia juga pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU. Ketika itu, dia kerap menuangkan gagasan cemerlang tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Persatuan Santri Ahlusunnah Wal Jama'ah (PSAJ) yang merupakan organisasi sayap PKB siap menyampaikan rumusan Muskerwil ke DPW PKB Jateng dan DPP PKB. Marwan merupakan anggota DPR yang vokal saat memperjuangkan produk-produk kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan warga NU. Maka dia dijagokan menjadi calon gubernur Jateng 2013. Dia dianggap sebagai sosok yang layak karena merupakan kader pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, Marwan yang juga mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini tergolong loyal dan komitmen terhadap perjuangan pesantren dan NU.

Pendidikan

• S1 Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1991-1998)
• S1 Ekonomi Universitas Gajayana Malang (1993-1998)
• IMBI Yogyakarta Program BBA (1992-1995)
• S2 Universitas Kebangsaan Malaysia Program Pascasarjana Hukum Tesis (2008)

Karier

• Anggota DPR-RI periode 2014-2019
• Anggota DPR-RI periode 2009-2014
• Anggota DPR-RI periode 2004-2009
• Komisaris PT. Wahana Sarana Jati (2004-sekarang)
• Direktur PT. Wahana Sarana Jati (2000-2004)
• Marwan & Sidabutar Partners Law Firm sebagai Senior Partners (2003)
• Marketing Manager PT. Sentra Mekanindo (1999-2000)
• Direktur PT. Madu Buana Abadi sebagai (2000)
• Rusdiono & Partners Law Firm sebagai Konsultan Hukum (1999)

Menteri Kabinet Kerja DR. IR. H. Andi Amran Sulaiman, MP (Menteri Pertanian)

Anda kenal Amran Sulaiman?  Dulu di PSSI ada namanya Amran YS. Dia dikenal sebagai manajer tim PSMS dan tokoh kepemudaan. Orang banyak mengenal dia. Amran Zamzami. Pundemikian. Lelaki asal SUmatera Selatan ini sukses mengantarkan tim bridge Indonesia  menjuarai berbagai event.

Namun, Amran Sulaiman, di percaturan nasional -di sektor apapun-- tidak pernah terdengar. Termasuk apa kprah lelaki yang satu ini sehingga  dia pun didaulat oleh Preisden Joko Widodo (Sokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi orang nomor satu di Kementerian Pertanian. Kementerian ini akan menjadi salah stau sektor terpenting dan fokus utama Kabinet Kerja ini.

Yakni mendorong ketahanan pangan dalam artian yang luas, baik kemampuan mengaskes pangan oleh masyarakat ekonomi bawah sampai pengadaannya oleh pemerintah yang tidak mengandalkan impor.

Andi Amran Sulaiman, pria kelahiran  Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968 (foro:rakyatsulsel.online) , kini dipercaya menjadi  Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja 2014 - 2019.

Andi Amran Sulaiman,  saat ini menjabat sebagi CEO PT Tiran Group. Sosok Amran Sulaiman, Presiden menyatakan, dia merupakan praktisi, pemikir dan wirausahwan muda di pertanian.  "(Amran Sulaiman) sosok petani muda yang berhasil mambangun model wirausaha di sektor pertanian di tengah defisit pertanian yang makin kuat," kata Presiden.

Amran Sulaiman, tulis Antara, merupakan alumni S1, S2, S3 Pertanian Universitas Hasanuddin, sedangkan karirnya diawali pegawai PTPN XIV, dosen Universitas Hasanuddin, Direktur dan Founder Tiran Group.  Dia merupakan Koordinator Tim Sahabat Rakyat untuk Indonesia Timur, yang batal menjadi tentara gara-gara tak dapat restu dari sang ibu. Dia anak kolong (anak tentara) karena ayahnya seorang tentara.

Sebagai akademisi, Amran tercatat sebagai dosen Fakultas Pertanian Unhas. Ia juga sekaligus peneliti dan pemegang lima hak paten. Amran juga memiliki pengalaman sebagai birokrat selama 15 tahun di PTPN XIV sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri. Pada 2007, ia juga menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Anda kenal Amran Sulaiman?  Dulu di PSSI ada namanya Amran YS. Dia dikenal sebagai manajer tim PSMS dan tokoh kepemudaan. Orang banyak mengenal dia. Amran Zamzami. Pundemikian. Lelaki asal SUmatera Selatan ini sukses mengantarkan tim bridge Indonesia  menjuarai berbagai event.

Namun, Amran Sulaiman, di percaturan nasional -di sektor apapun-- tidak pernah terdengar. Termasuk apa kprah lelaki yang satu ini sehingga  dia pun didaulat oleh Preisden Joko Widodo (Sokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi orang nomor satu di Kementerian Pertanian. Kementerian ini akan menjadi salah stau sektor terpenting dan fokus utama Kabinet Kerja ini.

Yakni mendorong ketahanan pangan dalam artian yang luas, baik kemampuan mengaskes pangan oleh masyarakat ekonomi bawah sampai pengadaannya oleh pemerintah yang tidak mengandalkan impor.

Andi Amran Sulaiman, pria kelahiran  Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968, kini dipercaya menjadi  Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja 2014 - 2019.

Andi Amran Sulaiman,  saat ini menjabat sebagi CEO PT Tiran Group. Sosok Amran Sulaiman, Presiden menyatakan, dia merupakan praktisi, pemikir dan wirausahwan muda di pertanian.  "(Amran Sulaiman) sosok petani muda yang berhasil mambangun model wirausaha di sektor pertanian di tengah defisit pertanian yang makin kuat," kata Presiden.

Amran Sulaiman merupakan alumni S1, S2, S3 Pertanian Universitas Hasanuddin, sedangkan karirnya diawali pegawai PTPN XIV, dosen Universitas Hasanuddin, Direktur dan Founder Tiran Group.  Dia merupakan Koordinator Tim Sahabat Rakyat untuk Indonesia Timur.

Sebagai akademisi, Amran tercatat sebagai dosen Fakultas Pertanian Unhas. Ia juga sekaligus peneliti dan pemegang lima hak paten. Amran juga memiliki pengalaman sebagai birokrat selama 15 tahun di PTPN XIV sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri. Pada 2007, ia juga menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Menteri Kabinet Kerja Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi dan UMKM)

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Syarief Hasan
Wakil Gubernur Bali
Masa jabatan 28 Agustus 2008 – 28 Agustus 2013
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur	I Made Mangku Pastika
Didahului oleh	Tidak diketahui
Digantikan oleh	I Ketut Sudikerta
Wali Kota Denpasar
Masa jabatan 2000 – 2008
Presiden	Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur	Dewa Made Beratha
Didahului oleh	Komang Arsana, S.I.P
Digantikan oleh	I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si
Informasi pribadi
Lahir	7 Juli 1965 (umur 49) Denpasar, Bali
Partai politik	PDIP
Suami/istri	I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE
Profesi	Politikus
Agama	Hindu

Putra sulung dari Dr.Ida Anak Agung Gde Agung, seorang Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden pertama RI Ir.Soekarno.

Karyanya yang bernama “Tri Hita Karana” yang dia jelaskan dalam disertasinya ini dinilai oleh para professor Universitas Leiden, Belanda, bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan di berbagai kebudayaan di dunia yang mengalami erosi. Penelitian yang dia kembangkan dapat mengidentifikasi dengan pasti masalah dan bagaimana solusinya. 

Disertasinya ini meraih predikat summa cum laude, sekaligus pioneering, karena Anak Agung Gde Agung dianggap menciptakan metode baru dalam penelitian antropologi. Metodologi yang kuantitatif ini dianggap memberi terobosan, yaitu sebagai cara terbaik menganalisis status kebudayaan, mengidentifikasi dengan pasti sebab-sebab erosi, serta menganalisis dampak dan solusinya dengan tepat dan pasti. Upacara penyerahan gelar seusai pengujian di depan 10 mahaguru itu menjadi istimewa karena Rektor Universitas Leiden Prof DD Breimer membacakan surat Ratu Beatrix yang dibawa utusan kerajaan untuk Anak Agung Gde Agung.

PENDIDIKAN

• Universitas Leiden Belanda program doktor di bidang konservasi biokultural dan pengembangan masyarakat 

KARIR

• Menteri Negara Masalah Kemasyarakatan
• Bupati Gianyar, Bali
• Anggota kommisi II DPRD Provinsi Bali fraksi PDI Perjuangan tahun 2009

PENGHARGAAN

• Namanya berada di urutan nomor sembilan, setelah nama dari delapan tokoh terkemuka seluruh dunia, yang menjadi pelopor di bidangnya masing-masing, seperti Winston Churchill, Nelson Mandela, dan Albert Einstein.

Menteri Kabinet Kerja Dr. H Yuddy Chrisnandi, ME (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ke-15
Petahana
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Azwar Abubakar
Informasi pribadi
Lahir	29 Mei 1968 (umur 46) Bandung, Barat
Kebangsaan	Indonesia
Profesi	Politisi
Agama	Islam

Inilah profil lengkap Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME., seorang politisi Hanura yang telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) sebagai jatah kursi partai yang termasuk dalam Koalisi Indonesia Hebat ini. Pada tanggal 7 Februari 2010, suami Velly Elvira ini secara mengejutkan pindah partai dari Golkar dan bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat .

Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia ini pernah duduk sebagai anggota Komisi I bidang Politik, Pertahanan, dan Luar Negeri DPR RI periode 2004-2009. Pengagum Soekarno, John F Kennedy, Roosevelt, dan Bill Clinton ini juga dikenal sebagai penulis produktif. Buku-buku yang sudah ditulisnya, antara lain, Membangun Kemandirian Indonesia, Hubungan Sipil-Militer di Indonesia, Kesaksian Para Jenderal, dan KPP HAM Bukan Pengadilan HAM.

Berikut adalah biografi dan profil lengkap dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Jakarta ini.

. 

Kehidupan Awal

---

Yuddy Chrisnandi lahir di Bandung 29 Mei 1968 dari pasangan Alm. Yees Chrisman Tisnaamidjaya dan Tintin Yuniartien (anak pertama). Masa kecil hingga tamat SMA dihabiskannya di kota Cirebon. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Cirebon, pada tahun 1986 dia melanjutkan studi S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran Bandung.

Ia manamatkan pendidikan Doktoral di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia tahun 2004 dengan disertasi “Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia” .Ia juga meraih gelar Magister Ekonomi bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1997.

Ayah dari Ayesha Fatma Nandira inipun sudah aktif mengajar/memberikan ceramah di berbagai kegiatan pelatihan kepemimpinan organisasi kemahasiswaan atau pemuda, menjadi pembicara di berbagai forum seminar atau diskusi, serta kegiatan akademis lainnya, baik dalam maupun luar negeri sejak tahun 1991 hingga sekarang. Selain pengalaman berorganisasi yang cukup panjang dan luas ia juga memiliki pengalaman kerja yang variatif.

.

Sebagai Politisi Golkar

---

Yuddy Chrisnandy adalah seorang politisi yang mengawali karier politik di Partai Golongan Karya (Golkar). Pada 2004, Yuddy dipercaya untuk memegang posisi sebagai Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Golkar untuk periode 2004-2009. Bahkan ia sempat masuk kedalam jajaran Calon Ketua Umum Partai Golkar pada 2009 dalam Musyawarah Nasional Golkar 8 Oktober dimana ia gagal meraih satu suarapun. Pemilihan tersebut dimenangkan Aburizal Bakrie.

Namun karier politiknya di Partai Golkar tak berlanjut semenjak ia tak berhasil menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ia pun berlabuh ke Partai baru besutan Wiranto, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

.

Menjadi Politisi Partai Hanura

---

Gagal jadi Ketua Umum Golkar, ia pun berlabuh ke Partai baru besutan Wiranto, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Di partai barunya ini, Yuddy mendapat tempat yang istimewa. Ia masuk ke dalam jajaran pimpinan teratas Partai Hanura dengan terpilihnya Yuddy sebagai Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura. Ia juga dipercaya memegang jabatan strategis yakni sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BAPPILU) untuk periode 2010-2015.

Pada pemilihan umum legislatif 2014, ia gagal mendapatkan suara yang cukup untuk lolos ke Senayan. Ia kalah suara dari rekan separtainya, Miryam S. Haryani. Keduanya sempat berseteru untuk memperebutkan posisi nomor urut 1 di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Cirebon dan Indramayu. Akhirnya Wiranto memutuskan nomor urut 1 milik Yuddy dan Miriam jadi nomor urut 2.

Namun karier politik Yuddy kembali harus terganjal semenjak kehadiran Hary Tanoesoedibjo di Partai Hanura. Yudddy harus merelakan jabatan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) kepada Hary Tanoesoedibjo, yang kemudian jadi calon wakil presiden dari partai tersebut. Setelah Pemilu Legislatif 9 April 2014. Yuddy menuding Hary Tanoe sebagai orang yang paling bertanggung jawab terjadap kegagalan Hanura dalam pileg tersebut.

Walau gagal jadi anggota DPR periode 2014-2019, nasib baik menyelimuti Yuddy karena namanya diusulkan Ketua DPP Partai Hanura, Wiranto, untuk masuk kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

.

Biodata Lengkap

---

Nama Lengkap & Gelar: Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME
Tempat & Tanggal Lahir: Bandung, 29-Mei-1968
Agama: Islam
Status Pernikahan:Menikah
Nama Istri: Velly Elvira,SH
Pekerjaan Istri: Dealer Forex, PT. Bank Mandiri Pusat
Anak: Ayesha Fatma Nandira (10 tahun)
Alamat Rumah: Jln. Tebet Barat X No.21 Jakarta Selatan 12810
Akun Twitter: @yuddychrisnandi
Pendidikan:

• SDN Panitran III Cirebon 1980
• SMPN I Cirebon 1983
• SMA Negeri 1 Cirebon 1986
• S1 FE Univ.Padjajaran 1991
• S2 Ilmu Ekonomi Univ.Indonesia 1997
• S3 Ilmu Politik Univ. Indonesia, 2004

Pengalaman Kerja

1. Komisaris Utama PT Time Line Visual,2011-
2. Komisaris PT Anugerah Bumi Cirebon, 2011-
3. Founder The FIRST (Future of Indonesia Research Studies), konsultan bisnis&Politik, 2010-
4. Anggota DPR RI Komisi I, Periode 2004-2009
5. Dosen Kehormatan/ Dewan penyantun STIE Satya Darma Singaraja – Bali
6. Dosen /Dewan Pendiri Program S2 STIE-Latifah Al Mubarokah, Suryalaya Tasik Malaya
7. Dosen PPS-Studi Ilmu Politik Fisip-Universitas Indonesia, 2005
8. Personal Consultant Strategic Public Relation- Smart Communication Network, 1999-2004
9. Staf Khusus Wakil Presiden-RI Bidang Politik/Keamanan, 2001-2002
10. Dosen FE-Jurusan Manajemen, Universitas Trisakti, 1997-2001
11. Penasehat Ahli Kapolri Bidang Politik dan Kepemudaan, 1999-2001
12. Komisaris Utama PT Prakarsa Ciptabhakti Utama, 2000-2001
13. Direktur Utama PT Khatulistiwa Utama Abadi, 1998-2000
14. Direktur Utama PT Prakarsa Ciptabhakti Utama, 1998-2000

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang Pemengan Pemilu/BAPPILU DPP Partai HANURA 2010-2015
2. Ketua Harian PB LEMKARI 2011-2016
3. Ketua Dewan Penasehat Gentra-Sunda 2011-2016
4. Ketua Ormas DPP MKGR, 2005-2010
5. Ketua PMN-KAHMI, Bid.Luar Negeri 2007-2010
6. Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Golkar, 2004-2009/ Calon Ketua Umum Partai Golkar 2009.
7. Pengurus DPP Partai Golkar, Dept Hukum dan Perundangan, 2001-2004
8. Pengurus DPP Partai Golkar, Dept.Pemuda, 1998-2001
9. Tim Sukses Capres Partai Golkar, Bidang Operasi, 2004
10. Panitia Konvensi Nasional Capres Partai Golkar, 2004.
11. Majelis Pakar, Pimpinan Majelis Nasional KAHMI, 2003-2007
12. Ketua Bidang Litbang Lemkari (Lembaga Karate-Do Indonesia), 2002- 2005/2005-2010

Menteri Kabinet Kerja Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika)

Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia ke-5
Petahana
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Tifatul Sembiring
Informasi pribadi
Lahir	3 Mei 1959 (umur 55) Bogor, Jawa Barat
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam

Rudiantara (lahir di Bogor, 3 Mei 1959; umur 55 tahun^[1]) adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019). Ia merupakan profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom.^[2] Pada saat ditunjuk menjadi menteri, ia menjabat sebagai anggota komisaris di Indosat.

Pendidikan

Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar sarjana pada 1994. Ia melanjutkan ke IPPM, Universitas Indonesia, dan meraih MBA pada tahun 1988. ^[3]

Karier

Ia memulai karier ada tahun 1996 di Indosat sebagai General Manager Business Development. Ia juga pernah menjadi Chief Operating Officer PT Telekomindo Primabhakti sejak 1996 dan menduduki beberapa jabatan eksekutif selama 11 tahun di Indosat dan Telkomsel hingga 2006. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Semen Gresik (Persero), Presiden Direktur dan CEO PT Bukit Asam Transpacific Railways dan PT Rajawali Asia Resources. Ia pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sejak 2008 dan kemudian menjadi direkturnya, Direktur Hubungan Korporat PT XL Axiata Tbk dari Maret 2005 hingga 2008 dan sekaligus sebagai direkturnya. Lalu sebagai Direktur Penjualan dan Pemasaran untuk Solusi Bisnis pada Juni 2003. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Semen Indonesia (Persero), Tbk dan Semen Gresik Persero, juga sebagai Direktur. ^[3]

Terakhir, ia menjadi sebagai Presiden Komisaris PT Rukun Raharja sejak 11 Juni 2014. Ia juga Komisaris Independen PT Indosat Tbk sejak 1 November 2012. Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia sejak 1 Januari 2011 hingga Mei 2012, dan telah menjadi Komisionaris sejak September 2008. Ia juga menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Telepon Selular Indonesia.^[3]

Selama di PLN, ia menjadi terkenal setelah terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri karena merasa telah menyelesaikan tugas profesional yang diberikan dan mendapat tawaran menarik lainnya. ^[4] Karena merasa sayang dengan bakat yang dimilikinya, pemerintah berusaha untuk memberinya posisi di Indosat.^[5] Pada tanggal 17 September 2012, ia diangkat menjadi Komisaris.^[6]

Penunjukan sebagai menteri

Rudiantara menyisihkan nama-nama lain seperti Niken Widiastuti, Dirut RRI, Richardus Eko Indrajit, Ketua APTIKOM, Gatot S. Dewa Broto, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Mantan Humas Kemenkomifo maupun Onno W. Purbo, Akademisi dan Praktisi TI.^[7]