Menteri Kabinet Kerja M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan)

Anggota DPR 2009-2014 dari Jawa Tengah
Petahana
Mulai menjabat 2009
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Informasi pribadi
Lahir	06 Juni 1972 (umur 42) Semarang, Indonesia
Partai politik	Partai Kebangkitan Bangsa
Agama	Islam

Muhammad Hanif Dhakiri (lahir di Brebes, 1 Maret 1961; umur 53 tahun) adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang . Ia bertugas Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan. Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang politisi muda Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998. Hanif juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011. Hanif pernah menjalankan studi pendidikan S-2 di Universitas Indonesia dan telah menulis beberapa buku dan artikel, diantaranya: Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008).

Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang aktivis - politisi muda sekaligus sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998. Pada April 2005, Hanif yang pernah menjabat sebagai konsultan partai sekaligus trainer dan fasilitator dalam berbagai kegiatan politik PKB ini resmi menduduki jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk periode 2005-2010 disamping menjabat sebagai anggota Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tingkat pusat DPP PKB.

Dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kemasyarakatan, pada tahun 2006, Hanif yang juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini pun dipercaya untuk memegang jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011, sebuah organisasi sayap pemuda PKB.

Karir politik Hanif berawal ketika ia bergabung sebagai aktivis gerakan mahasiswa, di mana ia kemudian menjadi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengalaman yang ia dapatkan pada akhirnya mengantarkannya menjadi konsultan independen untuk masalah social dan politik. Diantara berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi yang telah menjadi rekan kerja Hanif adalah Friedrich Naumann Stiftung (FNS), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Hanif yang pernah menjalankan studi pendidikan S-2nya di Universitas Indonesia ini juga telah menulis beberapa buku dan artikel, di antaranya: Menggagas Fiqh Perburuhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007), Mengapa Memilih PKB? (2008).

Menteri Kabinet Kerja Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Bagi kebanyakan rakyat Indonesia istilah birokrasi membawa arti proses yang berbelit-belit dani, sehingga sedapat mungkin ingin dihindari. Beda dengan pemahaman seorang Siti Nurbaya. Semasa masih duduk di bangku SD Muhammadiyah, ia berkenalan dengan birokrasi dan ilmu administrasi melalui tulisan-tulisan Said bin Tsabit, penulis kodifikasi Al Quran pada era pemerintahan Ustman bin Affan [644-656 Masehi]. “Saya benar-benar terkagum-kagum pada beliau,” katanya kepada suratkabar Jawa Pos.

Sosok sejarah Islam yang dijuluki ‘Pena Allah’ atau ‘Sekretaris Nabi’ itu membuat si gadis kecil Siti Nurbaya bermimpi untuk mengikuti jejaknya. “Mulai saat itu saya aktif di organisasi menjadi sekretaris…teruuuus…hingga akhirnya kini saya menjadi sekjen,” kenangnya sambil tertawa. Candanya ternyata atas dasar hidup nyata.

Ia memulai jenjang karirnya sebagai pegawai negeri sipil ketika menjalankan tugas sebagai penata muda di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 1979. Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1956 dari keluarga asli Betawi, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar Msc. adalah seorang pegawai negeri yang mengusung peran birokrat sebagai tugas mulia. Ulet dan energik, ia meraih gelar doktor dari fakultas perencanaan sumberdaya alam Institut Pertanian Bogor dan menaiki jenjang di Pemda Provinsi Lampung hingga dipercayakan menjabat Ketua Bappeda Provinsi Lampung, sebelum kemudian masuk eselon I ketika diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri [2001-2004] dan meraih beberapa penghargaan antara lain sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan [PNS] 2004.

Pada tahun 2006, Siti Nurbaya ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI, suatu badan baru yang dibentuk untuk menjembatani kepentingan-kepentingan legislatif pemerintah-pemerintah provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Ketua DPD Ginanjar Sasmita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan sangat kenal dan tahu kinerja, kemampuan serta pribadi Siti Nurbaya karena ketika masih menjabat Pangdam Sriwijaya ia menghadiri presentasi konsep tata ruang Hankam Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Siti Nurabaya, selaku Ketua Bappeda Provinsi Lampung waktu itu.

“Saya banyak terinspirasi oleh ibu saya,” kata Siti Nurbaya. Sejak kecil ibunya menanamkan pada dirinya karakter dan prinsip ketegasan bersikap. “Bagi perempuan, air mata itu tidak akan menyelesaikan persoalan,” katanya menirukan pesan almarhumah ibunda.

Kakeknya, Haji Harun, juga menitipkan falsafah yang hingga kini jadi pegangan: “Cari elu dapet, makan elu kenyang”. Siti Nurbaya menjelaskan, bahwa ucapan yang kedengaran sederhana ini mengandung arti yang amat mendalam, yaitu nasehat agar manusia berhati-hati dalam berkata dan berbuat karena akibatnya hanya akan menimpa diri sendiri. Hikmah kata-kata bijak dari berbagai ragam budaya menjadi modalnya untuk berwawasan inklusif dalam memimpin dan bermusyawarah.

Dari sekian prestasi yang dicapainya sebagai PNS di lingkungan pemerintah, tidak ada yang lebih menarik perhatian dari keterlibatannya sebagai seorang non-PNS di sebuah lembaga non-pemerintah yang hendak memperjuangkan reformasi birokrasi. Selain duduk di Sekretariat Jenderal DPD-RI, Siti Nurbaya juga duduk di steering committee Institut Reformasi Birokrasi IndoPos-JawaPos [IRB-IPJP].

Gagasan pendirian IRB-IPJP pertamakali dilontarkan oleh Dahlan Iskan, pemilik IndoPos-JawaPos Group, dalam ulasan kritis berjudul ’’Agar Birokrasi Tidak Seperti Ferrari di Atas, Bemo di Bawah’’. Siti Nurbaya mendapat kehormatan menjadi ketua Steering Committee IRB yang terdiri dari lima anggota, yakni mereka yang dinilai sebagai para tokoh yang ahli dan punya pengalaman konkrit di bidangnya masing-masing, termasuk pengalaman langsung sebagai bikokrat yang mencapai karir tertinggi. Artinya, mereka adalah bagian dari jajaran birokrat yang punya ide-ide besar, reformis dan mengembangkan gagasan konkret, terobosan dan perubahan pada jajaran birokrasi.

Selama satu tahun, mulai pertengahan 2007 hingga 2008, IRB-IPJP mengamati dan meneliti performa kinerja para pejabat eselon satu di seluruh departemen/kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen (LPND). Dari seluruh pejabat eselon satu yang berjumlah 500 lebih, IRB mengambil 118 pejabat yang dinilai berada pada pos strategis sebagai objek penelitian. Tapi, di antara jumlah itu, yang bersedia diteliti 91 orang. Mereka kemudian disaring hingga menjadi 31 unggulan yang performanya secara rutin dinilai oleh empat anggota steering committee [SC] IRB: Siti Nurbaya selaku ketua SC, Hardiyanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Jakfar Hafsah (mantan Dirjen Tanaman Pangan), dan Son Diamar (staf ahli menteri PPN/Bappenas).

Hasil dari seleksi ini diumumkan pada bulan September 2008. Dalam upacara penyerahan anugerah yang dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla di Jakarta, delapan dirjen meraih Anugerah Birokrasi 2008 sebagai teladan-teladan birokrat di delapan kategori berbeda: statesmanship, visionary, integrity, leadership, followership, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.

Dalam laporan singkat mengenai temuan-temuan selama seleksi, Siti Nurbaya menutup dengan kata-kata: “…melakukan reformasi dari dalam diri sendiri pada jajaran birokrasi adalah sangat penting. Sekaligus dapat menjawab perubahan mind-set sebagaimana sering mengemuka. Hal lain ialah pentingnya kebangkitan birokrasi Indonesia dari setitik harapan setelah selama ini menjadi objek eksplorasi. Perlu terus-menerus juga kita lakukan penguatan identitas birokrasi dengan ciri integritas (jujur pada diri sendiri) dan ciri berkompeten (jujur melayani rakyat, jujur kepada orang lain).”

Dalam perjalanannya yang panjang sebagai seorang penekun ketatanegaraan dan birokrasi, Siti Nurbaya tidak berhenti menatar diri dan memperluas wawasan dengan membaca di waktu pribadi maupun mengikuti pelatihan dalam tugas. Keterbukaannya untuk terus menimba pengetahuan dari yang sudah tahu dan berbagi pengetahuan dengan yang belum tahu berakar pada falsafah ‘jangan mentang-mentang’ yang ia petik dari budaya Jawa.

Pada kesehariannya, ia lugas dan tidak mentoleransi diskriminasi. Baginya, perempuan harus menentukan pijakannya sendiri. Ia mengimbau agar perempuan hendaknya tidak lagi berkilah dengan alasan kuatnya tradisi patriarki yang identik dengan diskriminasi dan anti-emansipasi terhadap perempuan. “Perempuan harus bergerak sebagai pengambil kebijakan,” ujarnya, “jangan menjadi tukang ngurusi konsumsi terus.

Siti Nurbaya Bakar didaulat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Siti Nurbaya Bakar adalah seorang birokrat tulen. Ia sudah malang melintang 30 tahun lebih di jajaran pemerintahan, di daerah maupun di pusat. Karirinya dimulai di Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung pada 1981. Pada 1998, ia pindah ke Jakarta dan masuk Departemen Dalam Negeri. Di kementerian tersebut, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal (2001-2005). Pada 2006, ia direkrut menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Pada 2013, ia memutuskan 'pensiun' dan terjun ke dunia politik. Ia menjadi Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menangani bidang otonomi daerah. Selain itu, ia aktif sebagai dosen di IPB dan pembina lembaga swadaya masyarakat.

Nama Siti Nurbaya belakangan menjadi tenar karena ia disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

Siti merupakan salah satu perempuan berprestasi ia pernah menjadi PNS teladan pada tahun 2004. Ia juga dinobatkan sebagai 99 perempuan paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007.

Ia juga pernah menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden pada tahun 2011 serta Satya Lencana Karya Satya XXX tahun 2010.

Alumni dari Institut Pertanian Bogor ini pernah mengenyam studi di Belanda dengan mengambil konsentrasi International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Belanda.

Nama Siti juga sempat disebut-sebut menerima uang Rp 100 juta dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Kabinet Kerja Drs. Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang)

Drs. Ferry Mursyidan Baldan (lahir di Jakarta, 16 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.^[1] Sebelumnya ia adalah anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2004-2009 sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Pendidikan

• SD Slipi Jakarta Lulus tahun 1973
• SMP Al-Azhar Jakarta, 1976
• SMA Negeri XI Jakarta, 1980
• FISIP UNPAD Bandung, 1988

Awal hidup

Ferry terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putera pasangan Baldan Nyak Oepin Arif dan Syarifah Fatimah (alm) berasal dari Aceh dan lama bermukim di Bandung, Jawa Barat. Ia memiliki tiga saudara, masing-masing Syafril Ardan Baldan, Zulkautsar Baldan, Mahdan Ridjal Baldan.

Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, Ferry melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 1988. Di masa itu, ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Antara lain lewat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia pernah menjabat Ketua Umum Badko, Jawa Barat (1988-1990) kemudian menduduki jabatan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992]].

Saat kecil Ferry punya dua cita-cita: menjadi seorang pilot pesawat terbang atau menjadi diplomat. Kedua cita-cita itu akan memungkinkannya melanglang buana ke berbagai negara. Upaya maksimal telah dilakukan Ferry untuk meraih mimpi sebagai pilot. Namun, keinginan itu kandas karena ia berkacamata. Perjalanan hidup membawa Ferry menjadi seorang politikus dan anggota parlemen.

Karier politik

Tahun 1992, Ferry resmi menjadi anggota Golongan Karya (Golkar) yang kini dikenal sebagai Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya . Kemudian ia terpilih menjadi anggota MPR RI periode 1992-1997 mewakili organisasi pemuda/mahasiswa. Ia pernah menjadi Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada periode 1998-2003 dan terpilih sebagai Ketua DPP Kosgoro (1994-1999)]]

Pemilu 1997 menjadi pengalaman pertama Ferry menjadi anggota calon legislatif dan mengantarnya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Bandung. Ia ditempatkan dalam Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Hukum, Kepolisian, dan Aparatur Negara. Seharusnya masa keanggotaan DPR RI hingga 2002. Tetapi tumbangnya rezim Orde Baru memaksa dipercepatnya pelaksanaan Pemilu. Otomatis masa kerja DPR RI hasil pemilu 1997 hanya sampai 1999

Pada pemilu 1999, Ferry kembali menjadi anggota DPR RI periode 1999 -2004 dan terpilih Wakil Ketua Komisi II. Dalam periode ini, Ferry terlibat penyusunan UU yang dinilai banyak pengamat sebagai landasan menuju Indonesia yang demokratis, yakni UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah, UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pansus tiga UU Bidang Politik, khususnya UU Parpol dengan Ferry sebagai Ketua Pansus.

Organisasi

• BADKO HMI Jawa Barat – Ketua Umum (1998–1990)
• PB HMI– Ketua Umum (1990–1992)
• Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip UNPAD – Anggota (1984-1985)
• Senat Mahasiswa Fisip UNPAD–Ketua Umum (1985-1986)
• DPP AMPI–Sekretaris Jendral (1998 – 2003)
• DPP Partai Golkar – Ketua Departemen Pemuda (1992-2004)
• Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan) Nasional Demokrat (disingkat NasDem atau Nasdem) (2010)

Lain-lain

• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  1. 1997-2004 (Anggota)
  2. 1999-2004 (Wakil Ketua Komisi II)
  3. 2004-2005 (Ketua Komisi II)
  4. 2005-2009 (Anggota Komisi II)
• Anggota MPR – RI (Utusan Golongan) 1992-1997
• Peneliti Lapangan Wilayah Jawa Barat–LP3ES 1989
• Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh (tahun 2001)
• Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua(tahun 2001)
• Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden (tahun 2003)
• Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Tahun 2006)
• Ketua Ikatan Alumni Unpad periode 2008-2012

Menteri Kabinet Kerja Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM(K) (Menteri Kesehatan)

Menteri Kesehatan Indonesia ke-20
Petahana
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Nafsiah Mboi
Informasi pribadi
Lahir	11 April 1949 (umur 65) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Pekerjaan	Dokter

Nila F Moeloek resmi dipilih sebagai menteri kesehatan Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi JK untuk periode 2014-2019. Lima tahun lalu Nila nyaris menjadi menteri yang sama di kabinet Indonesia Bersatu II. Kini, utusan khusus presiden RI untuk MDGs ini memangku jabatan besar dalam pemerintahan baru.

Soal pengalaman sosok Nila Moeloek sudah tidak diragukan lagi. Perempuan berusia 61 tahun tersebut disebut presiden Jokowi sebagai sosok kaya pengalaman. Nila adalah istri dr. Farid Anfasa Moelok, Menteri Kesehatan di era presiden B.J. Habibie pada 1997 hingga 1999.

Ia juga aktif mengajar di program doktor pasca sarjana Fakultas Kedokteran UI. Dalam lima tahun terakhir, ia juga berkiprah besar untuk MDGs (Millenium Development Goals).

MDGs disebutkan oleh Tribunnews mengemban berbagai tugas global yang demikian vital. Berbagai masalah seperti kemiskinan absolut, belum terjangkaunya pendidikan, kesenjangan gender, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lain, hingga kerusakan lingkungan hanya beberapa dari sekian yang terus dicari solusinya.

Nila Moelek sendiri mengungkapkan kepada Kompas bahwa dirinya akan berfokus membela tenaga kesehatan. Selain itu ia juga menyatakan kesehatan berperanan sangant penting bagi negara, “Bagaimana kita mengurangi kemiskinan sangat terkait dengan kesehatan. Maka MDGs itu hulunya kesehatan.”

Berikut ini profil Nila F Moeloek, menteri kesehatan di kabinet Jokowi JK.

Nama: Nila Djuwita Anfasa Moeloek

Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 11 April 1949

Pendidikan Terakhir : Doktor bidang Kedokteran Universitas Indonesia

Jabatan Terakhir : Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Menteri Kabinet Kerja Dra. Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial)

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ke-5
Masa jabatan 26 Oktober 1999 – 9 Agustus 2001
Presiden	Abdurahman Wahid
Didahului oleh	Tuty Alawiyah
Digantikan oleh	Sri Redjeki Sumarjoto
Informasi pribadi
Lahir	19 Mei 1965 Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Ir. H. Indar Parawansa
Anak	Fatimahsang Mannagalli Parawansa Jalaluddin Mannagalli Parawansa Yusuf Mannagalli Parawansa Ali Mannagalli Parawansa
Alma mater	Universitas Airlangga
Sosial media
Situs web	http://www.facebook.com/profile.php?id=1741487971&ref=tn_tnmn#!/profile.php?id=1741487971

Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965; umur 49 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pendidikan

• SD Taquma (1972-1978)
• SMP Khodijah – Surabaya (1978-1981)
• SMA Khodijah – Surabaya (1981-1984)
• Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991)
• Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
• Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997)

Karier

• Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
• Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
• Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
• Wakil Ketua DPR RI (1999)
• Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)
• Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
• Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
• Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
• Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
• Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014 - kini)

Forum Internasional

• Studi banding pada penyiapan ratifikasi “Convention Against Illicit Trafic Psychotropic and Narcotic Drug” di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan Internati onal Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.
• Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994
• Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women” di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.
• Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country”: Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.
• Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.
• Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.
• Menjadi narasumber pada Conference G ender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.
• Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.
• Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.
• Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.
• Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Preventi on and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.
• Menjadi narasumber pada Internati onal Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.
• Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan- Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporari di Shah Alam, Selanggor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006.

Pidato Monumental Anti Orba

Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.

Khofifah berbicara kritis. Dia mengkritik Pemilu 1997 yang penuh kecurangan. Perempuan cerdas itu melontarkan ide-ide demokratisasi. Dia juga berbicara lantang seperti para mahasiswa yang marak demonstrasi di jalan. Mungkin Khofifah masih terbawa oleh suasana sebagai mahasiswa. Maklum, saat itu umurnya masih muda, 33 tahun. Pidato Khofifah memang sangat monumental. Para anggota MPR yang didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan terperanjat dengan pidato yang menohok jantung Orde Baru itu.

Yang paling terkejut adalah Fraksi ABRI. Maklum, yang dibacakan Khofifah sangat berbeda dengan naskah yang diterima oleh Cilangkap (Mabes ABRI) dari FPP. Di era Orba semua pidato di depan institusi resmi atau di depan publik terlebih dahulu diserahkan ke Cilangkap . Mengapa naskah pidato yang dibacakan Khofifah berbeda dengan yang diserahkan ke Cilangkap? Ternyata ada ceritanya. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara FPP, perempuan kelahiran Surabaya itu menerima naskah pidato resmi. Salinan pidato itu juga diserahkan ke Cilangkap.

Khofifah mempunyai kebiasaan selalu membaca berulang-ulang sebelum tampil di muka umum. Bahkan, di rumahnya pun dia membuat simulasi. Isi pidatonya memang memuji-muji pemerintah Soeharto. "Bahkan, pembantu saya berkomentar, kok hanya memuji," cerita Khofifah.

Sebelum dibacakan di depan MPR, naskah itu juga dibaca secara resmi dalam forum internal anggota FPP. Di depan koleganya itu, suara Khofifah tak keluar. Sejumlah anggota FPP langsung mengusulkan agar Khofifah diganti. Namun, beberapa tokoh senior FPP saat itu, seperti Yusuf Syakir dan Hamzah Haz, tetap mempertahankan Khofifah. Lantas, Khofifah diajak bertemu dengan Ismael Hasan Metareum (ketua umum PPP) waktu itu.

Khofifah ditanya apa yang menyebabkan suaranya tak keluar. "Isi naskah tak sesuai dengan hati nurani saya," jawab Khofifah. Dia tidak sreg dengan pidato yang memuji Orba itu. Lantas, para pemimpin PPP memutuskan merombak naskah pidato tersebut biar suara Khofifah keluar. Urusan merombaknya pun diserahkan kepada yang membaca.

"Saya langsung merombaknya. Saya tulis sesuai dengan hati nurani. Sekitar 90 persen isi naskah yang saya ganti," cerita Khofifah. Saat naik ke podium SU MPR, Khofifah begitu percaya diri. Dia berbicara dengan lantang. Mengkritisi gaya pemerintah yang mengekang demokratisasi. Mengungkit pemilu yang berada dalam kekangan pemerintah.

Para penonton TV di rumah yang saat itu sudah dijangkiti sikap apatis terhadap Orba pun bertepuk tangan. TV diperbolehkan siaran langsung karena salinan pidato Khofifah sudah diserahkan ke Cilangkap. Tapi, kenyataannya, pidato yang dibacakan perempuan lulusan Unair itu berbeda dengan yang berada di tangan para jenderal.

Turun dari panggung pidato, Khofifah disambut senyum kecut oleh para petinggi F-KP dan F-ABRI yang duduk di depan. Bahkan, sejumlah jenderal langsung menegurnya karena mengungkit-ungkit pemilu yang telah berlalu.

Khofifah pulang ke Hotel Sahid, tempat markas FPP. Namun, suami tercintanya, Indar Parawansa, meminta Khofifah beristirahat di rumah. Dia khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Pidato Khofifah itu menjadi catatan sejarah. Itu pidato formal di forum formal yang secara terbuka mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa. Pidato yang mengangkat Khofifah menjadi politikus yang disegani di tanah air.

Bergabung dengan PKB

Perubahan peta politik pasca lengsernya orde baru membuat Khofifah keluar dari PPP. Merasa kiprahnya di dunia politik dihantarkan oleh NU, Khofifah hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada awal era reformasi.

Selanjutnya, Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sinar kariernya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Bagi Khofifah partai adalah kendaraan. Sementara NU adalah rumah bagi dirinya. Karena itu, meski aktif di partai, Khofifah tetap mendedikasikan hidupnya untuk NU, organisasi yang selama ini berperan besar membesarkan namanya.

Meski kini ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap getol bicara isu perempuan. Kegiatan yang digelutinya pun tetap seabrek. Kegiatan kunjungan ke daerah-daerah sangat padat. Kondisi itu membuatnya kerap tinggal jauh dari suami serta empat orang anaknya.

Untunglah suami, Indar Parawansa memberikan ruang bagi Khofifah untuk berekspresi. Bila sedang tidak bertugas, sang suami yang berprofesi sebagai PNS biasanya ikut mendampingi Khofifah bila ia berkunjung ke luar kota.

Saking sibuknya, ia pernah diprotes oleh anak pertamanya yang waktu itu masih TK. Saat itu, kegiatan PKB yang baru berdiri sangat banyak, sampai-sampai ia tak bisa pulang hingga 20 hari lamanya. Protes yang dilayangkan anaknya pun tergolong unik, yaitu dengan menulis di tembok dengan tulisan besar-besar.

”Ibu, bubarkan saja partainya. Ibu nggak pernah pulang!” ungkap Khofifah soal protes anaknya itu.

Khofifah paham perasaan anaknya. Dengan lembut, ia mencoba memberikan pengertian pada si sulung. Akhirnya anaknya mengerti. Untuk memberi pengertian pada anak-anaknya, Khofifah punya cara tersendiri. Kadang ia mengajak anaknya melihat aktivitasnya di luar rumah, hingga mereka pun akhirnya paham betul dengan kesibukan ibunya di luar rumah.

Hingga kini, Khofifah masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut. Meski tiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, Khofifah tetap pandai mengatur waktu. Sehingga organisasi yang dipimpinya mengalami banyak kemajuan.

Kongres Muslimat NU tahun 2006 di Batam menjadi ujian berat baginya. Ia harus bersaing ketat dengan Lily Wahid, adik kandung Gus Dur untuk menduduki jabatan Ketua Umum Muslimat. Namun karena prestasinya, ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk yang kedua kalinya. Saat itu, ia memperoleh lebih dari 70 persen suara Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC).

Sejak masih kuliah, ia mengaku telah tertarik dengan isu-isu perempuan. Karena itu, kesempatan menjadi Ketua Umum Muslimat dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Soal kiprahnya di politik, ia memilih berjuang dengan masuk ke dalam sistem, karena banyak sekali kebijakan umum yang diputuskan di DPR. Tidak hanya sekadar legislasi tetapi juga berkaitan dengan budget.

Khofifah memberikan peratian lebih terhadap kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100 ribu per kelahiran hidup. Jumlah tersebut bisa berkurang, jika ada peningkatan anggaran untuk kesehatan.

“Kalau misalnya ada teman di DPR/DPRD yang memahami persoalan ini dan ingin ada kebijakan secara spesifik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dia punya peluang dan ruang relatif luas daripada mereka yang ada di luar,” ujarnya.

Menteri Kabinet Kerja Prof. Dr. Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ke-9
Petahana
Mulai menjabat 27 Oktober 2014
Presiden	Joko Widodo
Didahului oleh	Linda Amalia Sari
Informasi pribadi
Lahir	1 Oktober 1958 (umur 56) Manokwari, Nugini Belanda
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	Leo Danuwira
Anak	3

Yohana Susana Yembise (lahir di Manokwari, Nugini Belanda, 1 Oktober 1958; umur 56 tahun adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Ia menjadi sangat dikenal karena menjadi menteri dan guru besar perempuan pertama dari Papua. Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah seorang profesor di Universitas Cenderawasih.^[1]

Pendidikan

Yohana memulai pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Padang Bulan Jayapura, tahun 1971. Lalu, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Nabire dan selesai tahun 1974. Pendidikan selanjutnya ia selesaikan di bangku SMA Negeri Persiapan Nabire.^[2]

Ia melanjutkan pendidikan tingginya di tahun 1985, dengan masuk ke Sarjana Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cenderawasih. Setelah itu dia melanjutkan di linguistik terapan dari Regional Language Center (RELC), SEAMEO Singapura, pada tahun 1992, dan kemudian menyelesaikan program gelar Master di Departemen Pendidikan Simon Fraser University di Kanada pada tahun 1994. Pada tahun 2001, Yo melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Newcastle, memperoleh gelar Ph.D pada 2006. ^[1]

Karier

Ia memulai karier di bidang pendidikan dengan menjadi asisten dosen di bidang Bahasa dan Seni di Universitas Cenderawasih sejak tahun 1983 hingga 1986. Lalu menjadi dosen tetap sejak 1987 hingga sekarang. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen pada tahun 1991. Tahun 1992 ia menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Ia juga dipercaya sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia. Serta menjadi anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011. Ia aktif dalam kegiatan kesenian yang disponsori badan kesenian Daerah Kabupaten Paniai di Nabire sejak 1974-1978. Pernah menjadi wakil ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984. ^[3] Ia pernah mencalonkan menjadi Bupati Biak Numfor pada tahun tahun 2013^[4]

Kehidupan pribadi

Yohana menikah dengan Leo Danuwira^[2] dan memiliki tiga orang anak, Marcia (27 tahun). Dina Maria, dan Bernie.^[4]

Menteri Kabinet Kerja H. Imam Nahrawi, S.Ag (Menteri Pemuda dan Olahraga)

Imam Nahrawi adalah sekretaris jendral DPP PKB. Pria yang juga anggota DPR ini memiliki segudang aktivitas. Dia adalah direktur intervensi Surabaya dan CV. Alhidayah Surabaya. selain itu tak sedikit organisasi yang ditekuninya, antara lain dia pernah menjabat sebagai ketua PMII Jatim 1997 dan Ketua umum DKN Garda Bangsa pada 2002.

Pria kelahiran Bangkalan ini memiliki gagasan untuk mengembalikan peran politik sipil secara partisipatif demi terwujudnya aspirasi rakyat yang reformatif. serta mengembalikan citra lembaga dan pribadi legislatif sebagai wakil rakyat yang hakiki.

Dari tiga nama yang diajukan, dia termasuk sebagai calon bakal diusung untuk mendampingi Soekarwo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Dipilihnya nama Imam bukanlah tanpa alasan. Dia berpengalaman baik di organisasi banom NU maupun dunia politik.

Imam mempunyai strategi khusus dalam memenangkan pemilu 2014. Dia pernah menggelar acara bertajuk Lebih Dekat Dengan Wakil Rakyat. Menurutnya, acara-acara yang melibatkan masyarakat secara tidak langsung akan menjalin silaturahim yang baik, sehingga membuat rakyat menjadi lebih dekat dengan para wakilnya di parlemen. Pada tahap selanjutnya, acara semacam ini akan memudahkan cita-cita PKB memenangkan Pemilu 2014.
Dia juga pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan konstituen karena dengan kita menjalin silaturahim dan dekat dengan rakyat. PKB akan dapat dilihat sebagai partainya rakyat yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Imam juga menegaskan kader PKB mulai saat ini tidak boleh ragu-ragu atau minder memproklamirkan sebagai warga NU dan PKB. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan program stiker NU-PKB yang dijadikan kewajiban mutlak bagi kader PKB untuk menyebarkan stiker yang bertuliskan Aku Bangga Jadi Warga NU dan Aku Bangga Jadi Warga PKB minimal tertempel di 10 rumah tetangga terdekat.

Riset dan analisis oleh Vizcardine Audinovic

PENDIDIKAN

• Man Bangkalan 1991
• IAIN Sunan Ampel Surabaya 1998

KARIR

• Sekjen DPP PKB
• Anggota DPR
• Direktur intervensi Surabaya
• Direktur CV. Alhidayah Surabaya